KUH Perdata(BUKU KEEMPAT. PEMBUKTIAN DAN KEDALUWARSA), BAB I. PEMBUKTIAN PADA UMUMNYA, BAB II. PEMBUKTIAN DENGAN TULISAN

BUKU KEEMPAT.
PEMBUKTIAN DAN KEDALUWARSA
BAB I.
PEMBUKTIAN PADA UMUMNYA

Pasal 1865.
Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. (KUHPerd. 166, 250, 1439; Rv. 50, 78, 172, 193, 230 dst.; IR. 163; RBg. 283.)

Pasal 1866.
Alat pembuktian meliputi :
bukti tertulis; (KUHPerd. 1867 dst.)
bukti saksi; (KUHPerd. 1895 dst.)
persangkaan; (KUHPerd. 1915 dst.)
pengakuan; (KUHPerd. 1923 dst.)
sumpah. (KUHPerd. 1929 dst.)
Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut. (Ov. 81; Rv. 211
dst., 215 dst.; IR. 164; RBg. 284.)

BAB II.
PEMBUKTIAN DENGAN TULISAN

Pasal 1867.
Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah
tangan. (KUHPerd. 1868 dst., 1874, 1902.)

Pasal 1868.
Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. (AB. 18 dst.; KUHPerd. 265, 356, 938, 953, 1186-20, 1875, 1889; Rv. 1; IR. 165; RBg. 285; Not. 1, 9, 20 dst.; Cons. 12 dst., 17 dst.)

Pasal 1869.
Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. (KUHPerd. 1874.)

Pasal 1870.
Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. (KUHPerd. 1875; BS. 25; Rv. 54, 440; Sv. 380; IR. 165, 304; RBg. 285.)
Pasal 1871.
Akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta.

Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan. (KUHPerd. 1875, 1902; IR. 165; RB9. 285.)

Pasal 1872.
Jika suatu akta otentik, dalam bentuk apa pun, diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditambahkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata. (KUHPerd. 148 dst., 165 dst.)

Pasal 1873.
Persetujuan lebih lanut dalam suatu akta tersendiri, yang bertentangan dengan akta asli, hanya memberikan bukti di antara pihak yang turut-serta dan para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, dan tidak dapat berlaku terhadap pihak ketiga. (KUHPerd. 148, 1315, 1340.)

Pasal 1874.
Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalab akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisantulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. (KUHPerd. 1875, 1878, 1880 dst., 1902; S. 1867-29.)

(s.d.t. dg. S. 1916-42, 43; s.d.u. dg. S. 1919-609, 775.) Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan.

Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut.

Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud. (S. 1916-46; RBg. 286.)

Pasal 1874a.
(s. d. t. dg. S. 191 6-42jo. 43.) Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar hal termaksud dalam alinea kedua pasal yang lain, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu pernyataan dari seorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa si penandatangan tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta. telah dijelaskan kepada si penandatangan, dan bahwa setelah itu penandatanganan dilakukan di hadapan pejabat tersebut. (S. 1916-46.)

Dalam hal ini berlaku ketentuan alinea ketiga dan keempat dari pasal yang lain. (RBg. 287; S.
1867-29 jo. S. 1916-14, pasal 1a.)

Pasal 1875.
Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang menandatanganinya, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu. (KUHPerd. 833, 955, 1870, 1880; KUHD 512, 556; Rv. 54; Sv. 380 dst.; IR. 304 dst.; RBg. 288; S. 186729 jo. S. 1916-44 pasal 1b.)

Pasal 1876.
Barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas; tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda-tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili. (Rv. 77 dst., 148 dst., 153; RBg. 289; S. 1867-29 pasal 2.)

Pasal 1877.
Jika seseorang memungkiri tulisan atau tandatangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari padanya tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan. (Rv. 148 dst.; RBg. 290; S. 186729 pasal 3.)

Pasal 1878.
Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditutis seluruhnya dengan tangan si penandatangan sendiri; setidak-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penandatangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang.

Jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perikatan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.

(s.d. u. dg. S. 1916-42, 43; S. 1938-276.) Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak berlaku terhadap surat-surat andil dalam suatu utang obligasi, terhadap perikatan-perikatan utang yang dibuat oleh debitur dalam menjalankan perusahaannya, dan terhadap akta-akta di bawah tangan yang dibubuhi keterangan sebagaimana termaksud dalam pasal 1874 alinea kedua dan pasal 1874a. (KUHPerd. 1902; KUHD 100 dst., 174 dst., 178 dst.; RBg. 291; 9. 1867-29 pasal 4.)

Pasal 1879.
Jika jumlah yang disebutkan dalam akta berbeda dari jumlah yang dinyatakan dalam tanda setuju, maka perikatan itu dianggap telah dibuat untuk jumlah yang paling kecil, walaupun akta beserta tanda setuju itu ditulis sendiri dengan tangan orang yang mengikatkan diri, kecuali bila dapat dibuktikan, dalam bagian mana dari keduanya telah terjadi kekeliruan. (KUHPerd. 1349; RBg. 292; S.1867-29, pasal 5.)

Pasal 1880.
(s.d.u. dg. S. 1916-42,43.) Akta di bawah tangan, sejauh tidak dibubuhi pernyataan sebagaimana termaksud dalam pasal 1874 alinea kedua dan dalam pasal 1874a, tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga, kecuali sejak hari dibubuhi pemyataan oleh seorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukan menurut aturan undang-undang; atau sejak hari mewnggalnya si penandatangan atau salah seorang penandatangan; atau sejak hari dibuktikannya adanya akta di bawah tangan itu dari aktaakta yang dibuat oleh pejabat umum; atau sejak hari diakuinya akta di bawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga yang dihadapi dengan akta itu. (KUHPerd. 1868, 1875; KUHD 99, 133; RBg. 293; S. 1867-29 jo. 1916-44 pasal 6; S. 1916-46.)

Pasal 1881.
Daftar dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan bukti untuk keuntungan pembuatnya; daftar dan surat itu merupakan bukti terhadap pembuatnya:
1. dalam hal surat itu menyebutkan dengan tegas suatu pembayaran yang telah diterima;
2. bila surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan dalam suatu alas-hak untuk kepentingan orang yang disebutkan dalam perikatan.
Dalam segala hal lainnya, hakim akan memperhatikannya sepanjang hal itu dianggap perlu. (KUHPerd. 265, 1874, 1882, 1902, 1922; RBg. 294.)

1882. Dihapus dg. S. 1827-146.

Pasal 1883.
Selama di tangan seorang kreditur, catatan-catatan yang dibubuhkan pada suatu tanda alas-hak harus dipercayai, walaupun catatan-catatan itu tidak ditandatangani dan tidak diberi tanggal, bila apa yang tertulis itu merupakan suatu pembebasan terhadap debitur.

Demikian pula catatan-catatan yang oleh seorang kreditur dibubuhkan pada salinan suatu tanda alas-hak atau suatu tanda pembayaran, asalkan salinan atau tanda pembayaran ini masih di tangan kreditur. (KUHPerd. 1916; RBg. 297.)

Pasal 1884.
Atas biaya sendiri, pemilik suatu tanda alas-hak dapat mengajukan permintaan agar tanda alas-hak itu diperbaharui bila karena lamanya atau suatu alasan lain tulisannya tidak dapat dibaca lagi. (RBg. 298.)

Pasal 1885.
Jika suatu tanda alas-hak menjadi kepunyaan bersama beberapa orang, maka masing-masing berhak menuntut supaya tanda alas-hak itu disimpan di suatu tempat netral, dan berhak menyuruh membuat suatu salinan atau ikhtisar atas biayanya. (KUHPerd. 1081, 1736 dst., 1888; KUHD 35, 67; RBg. 299.)

Pasal 1886.
Pada setiap tingkat perkara, masing-masing pihak dapat meminta kepada hakim, supaya pihak lawannya diperintahkan menyerahkan surat-surat kepunyaan kedua belah pihak, yang menyangkut hal yang sedang dipersengketakan dan berada di tangan pihak lawan. (KUHD 12, 67; Rv. 124 dst., 848 dst.; RBg. 300.)

Pasal 1887.
Tongkat-tongkat berkelar yang sesuai dengan pasangannya, jika digunakan di antara orang-orang yang biasa menggunakannya untuk membuktikan penyerahan atau penerimaan barang dalam jual-beli, secara kecil-kecilan, harus dipercaya. (KUHPerd. 1874.)

Pasal 1888.
Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya.

Bila akta yang asti ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. (KUHPerd. 1885, 1889, 1891; BS. 25; KUHD 24 dst.; Rv. 159; KUHP 263; RBg. 301.)

Pasal 1889.
Bila tanda alas-hak yang asli sudah tidak ada lagi, maka salinannya membeiikan bukti, dengan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. salinan pertama (grosse) memberikan bukti yang sama dengan akta asli; demikian pula halnya salinan yang dibuat atas perintah hakim di hadapan kedua belah pihak atau setelah kedua pihak ini dipanggil secara sah, sebagaimana juga salinan yang dibuat di hadapan kedua belah pihak dengan persetujuan mereka;
2. salinan yang dibuat sesudah pengeluaran salinan pertama tanpa perantaraan hakim atau tanpa persetujuan kedua belah pihak, entah oleh notaris yang di hadapannya akta itu dibuat, atau oleh seorang penggantinya ataupun oleh pegawai yang karena jabatannya menyimpan akta asli (minut) dan berwenang untuk memberikan salinan-salinan, dapat diterima hakim sebagai bukti sempurna bila akta asli telah hilang;
3. bila salinan yang dibuat menurut akta asli itu tidak dibuat oleh notaris yang di hadapannya akta itu telah dibuat, atau oleh scorang penggantinya, atau oleh pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta asli, maka salinan itu sama sekali tidak dapat dipakai sebagai bukti, melainkan hanya sebagai bukti permulaan tertulis;
4. salinan otentik dari salinan otentik atau dari akta di bawah tangan, menurut keadaan, dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis. (KUHPerd. 1871, 1888, 1902; Rv. 159, 440, 856; RBg. 302.)

Pasal 1890.
Penyalinan suatu akta dalam daftar umum hanya dapat memberikan bukti permulaan tertulis. (KUHPerd. 264 dst., 616, 696, 713, 720, 737, 760, 818, 1179 dst., 1902; KUHD 23, 38; RBg. 303.)

Pasal 1891.
Akta pengakuan membebaskan seseorang dari kewajiban untuk menunjukkan tanda alas-hak yang asli, asal dari akta itu cukup jelas isi alas-hak tersebut. (KUHPerd. 1888; Rv. 124; RBg. 304.)

Pasal 1892.
Suatu akta yang menetapkan atau menguatkan suatu perikatan yang terhadapnya dapat diajukan tuntutan untuk pembatalan atau penghapusan berdasarkan undang-undang, hanya mempunyai kekuatan hukum bila akta itu memuat isi pokok perikatan tersebut, alasan-alasan yang menyebabkan dapat dituntut pembatalannya, dan maksud untuk memperbaiki cacat-cacat yang sedianya dapat menjadi dasar tuntutan tersebut.

Jika tidak ada akta penetapan atau penguatan, maka cukuplah perikatan itu dilaksanakan secara sukarela, setelah saat perikatan itu sedianya dapat ditetapkan atau dikuatkan secara sah.

Pembenaran, penguatan atau pelaksanaan suatu perikatan secara sukarela dalam bentuk dan pada saat yang diharuskan oleh undang-undang, dianggap sebagai suatu pelepasan upaya pembuktian serta tangkisan-tangkisan (eksepsi) yang sedianya dapat diajukan terhadap akta itu; namun hal itu tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga. (KUHPerd. 117, 1327, 1385, 1456, 1807, 1860; RBg. 305.)

Pasal 1893.
Seorang pemberi hibah tidak dapat menghapuskan cacat-cacat bentuk penghibahan itu dengan membuat suatu akta pembenaran; penghibahan itu, agar sah, harus diulangi dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. (KUHPerd. 176 dst., 1682, 1892.)

Pasal 1894.
Pembenaran, penguatan atau pelaksanaan secara suka rela suatu penghibahan oleh ahli waris atau oleh mereka yang mendapat hak dari pemberi hibah setelah pemberi hibah ini meninggal, menghapuskan hak mereka untuk mengajukan tuntutan berdasarkan cacat dari bentuk penghibahan itu. (KUHPerd. 1860, 1892 dst.)