KUH Perdata
KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)
(Diumumkan dengan Maklumat tgl. 30 April 1847, S. 1847-23.)
(Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)
(Diumumkan dengan Maklumat tgl. 30 April 1847, S. 1847-23.)
BUKU
PERTAMA.
ORANG
ORANG
BAB
1.
MENIKMATI DAN KEHILANGAN HAK-HAK KEWARGAAN
(Berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, dan bagi golongan Tionghoa.)
MENIKMATI DAN KEHILANGAN HAK-HAK KEWARGAAN
(Berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, dan bagi golongan Tionghoa.)
Pasal.
1.
Penikmatan hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan.
Penikmatan hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan.
Pasal
2.
Anak dalam kandungan seorang wanita dianggap telah lahir, setiap kali kepentingannya
menghendakinya.
Anak dalam kandungan seorang wanita dianggap telah lahir, setiap kali kepentingannya
menghendakinya.
Bila
telah mati waktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. (KUHPerd. 348, 489,
758, 836,
899, 1679.)
899, 1679.)
Pasal
3.
Tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata atau hilangnya segala hak-hak
kewargaan. (ISR. 144.)
Tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata atau hilangnya segala hak-hak
kewargaan. (ISR. 144.)
BAB
II.
AKTA-AKTA CATATAN SIPIL
(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, dan bagi golongan Tionghoa.)
AKTA-AKTA CATATAN SIPIL
(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, dan bagi golongan Tionghoa.)
Bagian
1.
Daftar Catatan Sipil Pada Umumnya.
Daftar Catatan Sipil Pada Umumnya.
Pasal
4.
(s.d.u. dg. S. 1916-38jo. S. 1917-18; S. 1907-205pasal 3jo. S. 1919-816;S.1937-595.) Tanpa mengurangi ketentuan pasal 10 Ketentuan-ketentuan Umum Perundang-undangan di Indonesia, maka untuk golongan Eropa di seluruh Indonesia ada daftar kelahiran, daftar lapor kawin, daftar izin kawin, daftar perkawinan dan perceraian, dan daftar kematian. (KUHPerd. 5; BS. 1.)
(s.d.u. dg. S. 1916-38jo. S. 1917-18; S. 1907-205pasal 3jo. S. 1919-816;S.1937-595.) Tanpa mengurangi ketentuan pasal 10 Ketentuan-ketentuan Umum Perundang-undangan di Indonesia, maka untuk golongan Eropa di seluruh Indonesia ada daftar kelahiran, daftar lapor kawin, daftar izin kawin, daftar perkawinan dan perceraian, dan daftar kematian. (KUHPerd. 5; BS. 1.)
Pegawai
yang ditugaskan menyelenggarakan daftar-daftar itu, disebut pegawai catatan
sipil.
Pasal
5.
Pemerintah (Gouverneur-Generaal), setelah mendengar Mahkamah Agung (Hooggerechtshof), dengan peraturan tersendiri, menentukan tempat dan cara menyelenggarakan daftar-daftar tersebut, demikian pula cara menyusun akta-aktanya dan syarat-syarat yang harus diindahkan. Dalam peraturan itu juga ditetapkan hukuman-hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran oleh pegawai catatan sipil, sejauh dalam hal itu belum atau tidak akan diatur dengan ketentuan undang-undang hukum pidana. (KUHP 436, 556 dst. lihat peraturan BS. golongan Eropa, Indonesia dan Indonesia-Kristen dan catatan di bawah judul BS.)
Pemerintah (Gouverneur-Generaal), setelah mendengar Mahkamah Agung (Hooggerechtshof), dengan peraturan tersendiri, menentukan tempat dan cara menyelenggarakan daftar-daftar tersebut, demikian pula cara menyusun akta-aktanya dan syarat-syarat yang harus diindahkan. Dalam peraturan itu juga ditetapkan hukuman-hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran oleh pegawai catatan sipil, sejauh dalam hal itu belum atau tidak akan diatur dengan ketentuan undang-undang hukum pidana. (KUHP 436, 556 dst. lihat peraturan BS. golongan Eropa, Indonesia dan Indonesia-Kristen dan catatan di bawah judul BS.)
Bagian
2.
Nama, Perubahan Nama, Dan Perugahan Nama Depan.
(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, dan bagi golongan Tionghoa.)
Nama, Perubahan Nama, Dan Perugahan Nama Depan.
(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, dan bagi golongan Tionghoa.)
Pasal
5a.
(s.d. t. dg. S. 1937-595.) Anak sah, dan juga anak tak sah tetapi yang diakui oleh ayahnya, menyandang nama keturunan ayahnya; anak yang tidak diakui oleh ayahnya, menyandang nama keturunan ibunya. (KUHPerd. 250 dst., 255, 256 dst., 261, 272 dst., 280, 283 dst., 306; BS. 41.)
(s.d. t. dg. S. 1937-595.) Anak sah, dan juga anak tak sah tetapi yang diakui oleh ayahnya, menyandang nama keturunan ayahnya; anak yang tidak diakui oleh ayahnya, menyandang nama keturunan ibunya. (KUHPerd. 250 dst., 255, 256 dst., 261, 272 dst., 280, 283 dst., 306; BS. 41.)
Pasal
6.
Siapa pun tidak diperkenankan mengganti nama keturunannya, atau menambahkan nama lain pada namanya tanpa izin pemerintah. (BS. 28, 40; S. 1824-13 pasal 2; S. 1837-11; S. 1867-168 § V; S. 1917-12.)
Siapa pun tidak diperkenankan mengganti nama keturunannya, atau menambahkan nama lain pada namanya tanpa izin pemerintah. (BS. 28, 40; S. 1824-13 pasal 2; S. 1837-11; S. 1867-168 § V; S. 1917-12.)
(s.d.t.
dg. S. 1937-595.) Barangsiapa tidak dikenal nama-keturunannya atau nama
depannya, boleh mengambil suatu nama-keturunan atau nama-depan dengan izin
pemerintah.
Pasal 7.
(s.d. u. dg. S. 1937-595 dan S. 1941-370.) Permohonan untuk itu tidak dapat dikabulkan sebelum habis jangka waktu empat bulan, terhitung mulai dari hari pemberitaan permohonan itu dalam Berita Negara. (S. 1883-192 pasal 3.)
Pasal 7.
(s.d. u. dg. S. 1937-595 dan S. 1941-370.) Permohonan untuk itu tidak dapat dikabulkan sebelum habis jangka waktu empat bulan, terhitung mulai dari hari pemberitaan permohonan itu dalam Berita Negara. (S. 1883-192 pasal 3.)
Pasal
8.
(s.d. u. dg. S. 1883-190.) Selama jangka waktu tersebut dalam pasal yang lain, pihak-pihak yang berkepentingan boleh mengemukakan kepada pemerintah, dengan surat permohonan, dasar-dasar yang mereka anggap menjadi keberatan untuk menentang permohonan tersebut di atas. (S. 1883-192 p’asal 3.)
(s.d. u. dg. S. 1883-190.) Selama jangka waktu tersebut dalam pasal yang lain, pihak-pihak yang berkepentingan boleh mengemukakan kepada pemerintah, dengan surat permohonan, dasar-dasar yang mereka anggap menjadi keberatan untuk menentang permohonan tersebut di atas. (S. 1883-192 p’asal 3.)
Pasal
9.
(s.d u. dg. S. 1937-595.) Bila dalam hal yang dimaksud dalam alinea pertama pasal 6 permohonan dikabulkan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada pegawai catatan sipil di tempat tinggal si pemohon, dan pegawai itu harus menuliskannya dalam buku daftar yang sedang berjalan, dan membuat catatan tentang hal itu pada margin akta kelahiran si pemohon. (BS. 26.)
(s.d u. dg. S. 1937-595.) Bila dalam hal yang dimaksud dalam alinea pertama pasal 6 permohonan dikabulkan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada pegawai catatan sipil di tempat tinggal si pemohon, dan pegawai itu harus menuliskannya dalam buku daftar yang sedang berjalan, dan membuat catatan tentang hal itu pada margin akta kelahiran si pemohon. (BS. 26.)
(s.d.t.
dg. S. 1937-595.) Surat penetapan yang diberikan berkenaan dengan dikabulkannya
permohonan termaksud dalam pasal 6 alinea kedua, dibukukan dalam daftar
kelahiran yang sedang berjalan di tempat tinggal yang bersangkutan, dan dalam
hal termaksud dalam pasal 43 alinea pertama Reglemen tentang Catatan Sipil
untuk Golongan Eropa, dicatat pula pada margin akta kelahiran. (s.d.t. dg. S.
1937-595.) Bila suatu permohonan tidak dikabulkan seperti yang dimaksud pada
alinea yang lain, pemerintah dapat memberikan nama-keturunan atau nama-depan
kepada yang berkepentingan. Surat penetapan ini harus diperlakukan sesuai
dengan pasal yang lain.
Pasal
10.
(s.d.u. dg. S. 1937-595.) Diperolehnya suatu nama sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam keempat pasal yang lain, sekali-kali tidak boleh diajukan sebagai bukti adanya hubungan sanak-saudara. (KUHPerd. 262; S. 1883-192 pasal 3.)
(s.d.u. dg. S. 1937-595.) Diperolehnya suatu nama sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam keempat pasal yang lain, sekali-kali tidak boleh diajukan sebagai bukti adanya hubungan sanak-saudara. (KUHPerd. 262; S. 1883-192 pasal 3.)
Pasal
11.
Tiada seorang pun boleh mengubah nama-depannya atau menambahkan nama-depan pada namanya, tanpa izin pengadilan negeri (raad van justitie) tempat tinggalnya atas permohonan untuk itu, setelah mendengar jawatan kejaksaan (openbaar ministries. (BS. 40.)
Pasal 12.
Bila pengadilan negeri mengizinkan penggantian atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada pegawai catatan sipil tempat tinggal si pemohon, dan pegawai itu harus membukukannya dalam daftar yang sedang berjalan, dan mencatatnya pula pada margin akta kelahiran. (BS. 26.)
Tiada seorang pun boleh mengubah nama-depannya atau menambahkan nama-depan pada namanya, tanpa izin pengadilan negeri (raad van justitie) tempat tinggalnya atas permohonan untuk itu, setelah mendengar jawatan kejaksaan (openbaar ministries. (BS. 40.)
Pasal 12.
Bila pengadilan negeri mengizinkan penggantian atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada pegawai catatan sipil tempat tinggal si pemohon, dan pegawai itu harus membukukannya dalam daftar yang sedang berjalan, dan mencatatnya pula pada margin akta kelahiran. (BS. 26.)
Bagian
3.
Pembetulan Akta Catatan Sipil, Dan Penambahannya. (S. 1836-16.)
(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, dan bagi golongan Tionghoa.)
Pembetulan Akta Catatan Sipil, Dan Penambahannya. (S. 1836-16.)
(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, dan bagi golongan Tionghoa.)
Pasal
13.
Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, dgelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. (BS. 26 dst., 36; KUHPerd. 14, 101; S. 1854-40, ]that BS. 67.)
Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, dgelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. (BS. 26 dst., 36; KUHPerd. 14, 101; S. 1854-40, ]that BS. 67.)
Pasal
14.
Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar jawatan kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding. (Rv. 844 dst.)
Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar jawatan kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding. (Rv. 844 dst.)
Pasal
15.
Keputusan ini hanya berlaku antara pihak-pihak yang telah memohon, atau yang pernah
dipanggil. (KUHPerd. 1917.)
Keputusan ini hanya berlaku antara pihak-pihak yang telah memohon, atau yang pernah
dipanggil. (KUHPerd. 1917.)
Pasal
16.
Semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan pada akta, yang telah memperoleh kekuatan tetap, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam daftar-daftar yang sedang berjalan segera setelah diterbitkan dan bila ada perbaikan, hal itu harus diberitakan pada margin akta yang diperbaiki, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Reglemen tentang Catatan Sipil. (BS. 26; Rv. 166.)
BAB III.
TEMPAT TINGGAL ATAU DOMISILI
(Berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, dan bagi golongan Tionghoa.)
Semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan pada akta, yang telah memperoleh kekuatan tetap, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam daftar-daftar yang sedang berjalan segera setelah diterbitkan dan bila ada perbaikan, hal itu harus diberitakan pada margin akta yang diperbaiki, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Reglemen tentang Catatan Sipil. (BS. 26; Rv. 166.)
BAB III.
TEMPAT TINGGAL ATAU DOMISILI
(Berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, dan bagi golongan Tionghoa.)
Pasal
17.
Setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dbadikan pusat kediamannya.
Setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dbadikan pusat kediamannya.
Bila
tidak ada tempat tinggal yang demikian, maka tempat kediaman yang sesungguhnya
dianggap sebagai tempat tinggalnya. (Rv. 6-71, 99.)
Pasal
18.
Perubahan tempat tinggal terjadi dengan pindah rumah secara nyata ke tempat lain disertai niat untuk menempatkan pusat kediamannya di sana. (KUHPerd. 19, 53 dst.)
Perubahan tempat tinggal terjadi dengan pindah rumah secara nyata ke tempat lain disertai niat untuk menempatkan pusat kediamannya di sana. (KUHPerd. 19, 53 dst.)
Pasal
19.
Niat itu dibuktikan dengan menyampaikan pernyataan kepada kepala pemerintahan, baik di tempat yang ditinggalkan, maupun di tempat tujuan pindah rumah kediaman. (KUHP 515; S. 1919-573 jis. 1931-373, 423.)
Niat itu dibuktikan dengan menyampaikan pernyataan kepada kepala pemerintahan, baik di tempat yang ditinggalkan, maupun di tempat tujuan pindah rumah kediaman. (KUHP 515; S. 1919-573 jis. 1931-373, 423.)
Bila
tidak ada pernyataan, maka bukti tentang adanya niat itu harus disimpulkan dari
keadaan-
keadaannya.
keadaannya.
Pasal
20.
Mereka yang ditugaskan untuk menjalankan dinas umum, dianggap bertempat tinggal di tempat mereka melaksanakan dinas. (RO. 21; Rv. 99.)
Mereka yang ditugaskan untuk menjalankan dinas umum, dianggap bertempat tinggal di tempat mereka melaksanakan dinas. (RO. 21; Rv. 99.)
Pasal
21.
(s. d. u, dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Seorang wanita yang telah kawin dan tidak pisah meja dan ranjang, tidak mempunyai tempat tinggal lain daripada tempat tinggal suaminya; anak-anak di bawah umur mengikuti tempat tinggal salah satu dari kedua orang tua mereka yang melakukan kekuasaan orang tua atas mereka, atau tempat tinggal wali mereka; orang-orang dewasa yang berada di bawah pengampuan mengikuti tempat tinggal pengampu mereka. (KUHPerd. 106, 207, 211, 242, 298, 301, 383, 452.)
(s. d. u, dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Seorang wanita yang telah kawin dan tidak pisah meja dan ranjang, tidak mempunyai tempat tinggal lain daripada tempat tinggal suaminya; anak-anak di bawah umur mengikuti tempat tinggal salah satu dari kedua orang tua mereka yang melakukan kekuasaan orang tua atas mereka, atau tempat tinggal wali mereka; orang-orang dewasa yang berada di bawah pengampuan mengikuti tempat tinggal pengampu mereka. (KUHPerd. 106, 207, 211, 242, 298, 301, 383, 452.)
Pasal
22.
(s.d.u. dg. S. 1926-335 jis. 458, 565 dan S. 1927-108.) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal yang lain, buruh mempunyai tempat tinggal di rumah majikan mereka bila mereka tinggal serumah dengannya. (KUHPerd. 17-2, 1061a dst.)
(s.d.u. dg. S. 1926-335 jis. 458, 565 dan S. 1927-108.) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal yang lain, buruh mempunyai tempat tinggal di rumah majikan mereka bila mereka tinggal serumah dengannya. (KUHPerd. 17-2, 1061a dst.)
Pasal
23.
Yang dianggap sebagai rumah kematian seseorang yang meninggal dunia adalah rumah tempat tinggalnya yang terakhir. (KUHPerd. 1023; Rv. 7, 99; Weesk. 47.)
Yang dianggap sebagai rumah kematian seseorang yang meninggal dunia adalah rumah tempat tinggalnya yang terakhir. (KUHPerd. 1023; Rv. 7, 99; Weesk. 47.)
Pasal
24.
Dalam suatu akta dan terhadap suatu soal tertentu, kedua pihak atau salah satu pihak bebas untuk memilih tempat tinggal yang lain daripada tempat tinggal yang sebenarnya.
Dalam suatu akta dan terhadap suatu soal tertentu, kedua pihak atau salah satu pihak bebas untuk memilih tempat tinggal yang lain daripada tempat tinggal yang sebenarnya.
Pemilihan
itu dapat dilakukan secara mutlak, bahkan sampai meliputi pelaksanaan keputusan
hakim, atau dapat dibatasi sedemikian rupa sebagaimana dikehendaki kedua pihak
atau salah satu pihak. Dalam hal ini surat-surat juru sita, gugatan-gugatan
atau tuntutan-tuntutan yang tercantum atau termaksud dalam akta itu, boleh
dilakukan di tempat tinggal yang dipilih dan di muka hakim tempat tinggal itu.
(KUHPerd. 1186, 1194, 1393, 1405, 1412; Rv. 8, 13, 85, 99, 106 dst., 411, 443,
461, 477, 504, 533, 550, 561, 594, 597, 601, 606, 655, 662, 666, 729, 816, 860
dst.)
Pasal
25.
Bila hal sebaliknya tidak disepakati, masing-masing pihak boleh mengubah tempat tinggal yang dipilih untuk dirinya, asalkan tempat tinggal yang baru tidak lebih dari sepuluh pal jauhnya dari tempat tinggal yang lama dan perubahan itu diberitahukan kepada pihak yang lain.
Bila hal sebaliknya tidak disepakati, masing-masing pihak boleh mengubah tempat tinggal yang dipilih untuk dirinya, asalkan tempat tinggal yang baru tidak lebih dari sepuluh pal jauhnya dari tempat tinggal yang lama dan perubahan itu diberitahukan kepada pihak yang lain.
0 comments:
Post a Comment